“Cap Jelek Pemuda : Stigmatisasi Buruk Kaum Pemalas”
Telah banyak peradaban yang membuktikan bahwa kaum muda adalah kunci perubahan, dan mereka adalah lapisan dinamis dari kehidupan, tak terkecuali Indonesia, telah menjadi saksi gerakan pemuda yang mampu membungkam suara angkuh penjajah dan menumbangkan rezim kediktatoran. Para cendikiawan tidak akan mampu membuat perubahan tanpa sokongan tangan pemuda. Akan tetapi realita yang terjadi sekarang begitu paradoks, malah para pemuda ini menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah, baik secara agama, yuridis, sosial, dan ekonomis, dan anehnya tidak sedikit diantara mereka yang mengecap pendidikan yang tinggi.
Maka ketika digaungkan suara agar pemuda menjadi lokomotif perubahan, bukan hanya menjadi gerbongnya saja, justru banyak yang mencibir dan menyatakan bahwa ide ini tak lebih daripada impian surga dan tidak mungkin terwujud di era persaingan global yang ketat sekarang ini, karena pemuda revolusioner menurut mereka lahir hanya pada masa film hitam putih saja. Benarkah demikan? Ternyata dunia internet digemparkan ketika Mark Zuckerberg meluncurkan Facebook, dan Indonesia sendiri memiliki banyak sosok entrepreneur muda, seperti Hendy Setiono dan Sandiaga S Uno yang keduanya menjadi pengurus Kamar Dagang Indonesia (KADIN).
Defenisi Entrepreneurship
Entrepreneurship berasal dari bahasa Perancis yang berarti ‘between taker’ (perantara). Prof. Drs. Wojowasito menerjemahkan entrepreneur sebagai pengusaha. Sedangkan KBBI mendefinisikan wirausahawan yaitu “orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menyusun cara baru dalam berproduksi, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya”.
Jika melihat dari defenisi di atas, sebenarnya paradigma yang terbangun bahwa entrepreneurship hanyalah pada ruang lingkup UKM bahkan pedagang kaki lima, tidak benar adanya. Sehingga menjadi entrepreneur muda bukanlah suatu hal yang menurunkan gengsi, malah harusnya menjadi suatu prestise dan kebanggaan, karena di usia muda telah mampu mensejahterakan diri dan umat di sekitarnya tanpa harus membebani orang tua.
Potret Entrepreneurship di Indonesia
Setiap tahunnya Indonesia menelurkan lebih dari 700.000 sarjana penganggur. Belasan juta penduduk Indonesia adalah pengangguran terbuka. Sedangkan jumlah wirausahawan hanya 0.18% dari total penduduk Indonesia, masih jauh di bawah negara Cina yang memiliki angka 2% atau bahkan Singapura dengan presentase 6-7% . Dan pemerintah terpaksa harus mengekspor tenaga kerja rendahan ke luar negeri dan merelakan mereka menjadi pahlawan devisa.
Apakah memang Indonesia ditakdirkan menjadikan negara buruh, bukannya negeri para wirausahawan? Mari kita lihat sejarah untuk mengetahuinya. Nenek moyang kita adalah pelaut, ini bukan ungkapan kekanak-kanakan, karena memang begitu nyatanya. Bila kita cermati, sifat-sifat pelaut sangat cocok diterapkan bagi para wirausahawan, mereka adalah orang yang ulet, tekun, sabar, teliti, berkemauan keras, dan bermental baja. Dan secara geografis, demografi penduduk kita sebagian besar berprofesi sebagai petani, bukannya pegawai. Maka tidak benar bila dikatakan bangsa yang besar ini meruapakan bangsa buruh dan bangsa rendahan, karena basic kita bangsa Indonesia adalah wiraswastawan, bukannya sekedar karyawan. Bila entrepreneurship digalakkan, kita tidak perlu lagi mengundang investor untuk menyerap tenaga kerja, cukup dengan perusahaan domestik, dan kalau perlu kitalah yang harusnya menanam modal ke luar negeri, sehingga kita bebas menjalankan ekonomi kita, yaitu ekonomi Pancasila tanpa campur tangan investor asing.
Adapun agama Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh penduduk Indonesia menagajarkan umatnya untuk menjadi seorang wirausahawan sebagaimana dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda:
“9 dari 10 pintu rezeki adalah dari perdagangan” (Al Mughni ‘an Hamlil Asfar, riwayat Al Hafizh Al ‘Iroqi pada hadits no. 1576)
Nabi Muhammad SAW tentu berani mengungkapkan hal ini karena beliau adalah figur wirausahawan yang sukses di usia muda. Menurut Ali Fikri, pada usianya yang baru menginjak 25 tahun, beliau berani menikahi sayyidah Khadijah dengan mahar 600 keping uang dinar –suatu gambaran betapa suksesnya beliau dalam dunia bisnis. Dengan melihat dari berbagai aspek inilah, penulis berkesimpulan bahwa Indonesia memang (seharusnya) adalah negeri para wirausahawan.
Penghambat Entrepreneurship di Indonesia
Pola berfikir masyarakat kisa cenderung masih menganggap bahwa seorang yang berpendidikan tinggi harus bekerja di kantoran dengan pangkat yang tinggi pula. Tak heran sehingga setiap tahun berbondong-bondong masyarakat berebut hendak menjadi pegawai, terutama PNS. Akibatnya pemerintah terpaksa harus melakukan moratorium penerimaan PNS.
Paradigma kacau ini baru terbentuk setelah kedatangan kolonialis Belanda ke Indonesia, mereka menjajah kita dan memonopoli perdagangan kita, sehingga penduduk pribumi tidak bebas merdeka mengembangkan usaha secara mandiri. Untuk keperluan penjajahan, mereka merekrut orang pribumi sebagai pegawai agar bisa digaji dengan murah. Sejak saat itulah sebenarnya pola pikir masyarakat Indonesia menjadi rusak dan tidak mau lagi bersusah payah menjadi wirausahawan, tapi sebaliknya cenderung menjadi orang yang makan gaji belaka.
Beberapa solusi yang hendak penulis sampaikan:
1. Pendidikan Kewirausahaan. Selama ini orientasi pembelajaran di sekolah (bahkan madrasah) hanyalah untuk mendapat nilai tinggi terutama untuk Ujian Nasional, lalu masuk ke PTN favorit. Setelah itu setiap tahunnya mereka menjadi momok tersendiri bagi pemerintah. Seharusnya Kemendiknas merubah orientasi pendidikan ke arah entrepreneurship. Bila selama ini anak-anak suka dengan tayangan kartun di televisi, maka hendaknya diarahkan agar mereka bisa juga membuatnya, artinya jangan hanya sekedar menjadi konsumen, tapi hendaklah menjadi produsen. Satu lagi harus ditanamkan kepada para siswa agar jangan bangga menjadi pegawai, tapi jadilah orang yang punya pegawai. Penulis sendiri merasakan jarang sekali ada mata pelajaran yang menyinggung masalah kewirausahaan.
2. Sistem Kredit Semester. Sadar atau tidak, setiap tahunnya kecurangan UN terus terjadi, bahkan di sekolah-sekolah hal ini sudah menjadi rahasia umum. Jika pemerintah memang ingin menanggulanginya, caranya sederhana saja, kembalilah pada Pasal 11 PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dengan demikian mereka yang cerdas bisa saja lulus lebih awal dan pemerintah benar-benar akan mendapatkan permata bangsa yang tidak perlu hijrah ke negara lain karena kecerdasannya tidak dihargai di negara ini. Sementara itu mereka yang tidak terlalu tertarik dengan dunia akademisi, dapat diasah keterampilannya dalam berwirausaha. Selama ini banyak pengangguran yang gengsi untuk berwirausaha sendiri karena menganggap lulusan perguruan tinggi harus menjadi orang kantoran, padahal ia tidak mampu untuk hal itu, akan tetapi ia malah malu untuk membuka usaha sendiri secara kecil-kecilan.
3. Pendidikan Keprofesionalan. Tidak terampilnya lulusan perguruan tinggi dan sekolah umum menjadi dilema dalam ketenagakerjaan kita. Sementara itu masih banyak perusahaan yang tidak mau menerima lulusan SMK. Maka pendidikan keprofesionalan mutlak diperlukan, bahkan seharusnya mulai dari SD, karena karakter dan bakat setiap manusia pastilah tidak sama. Seperti yang pernah digalakkan pemerintahan Presiden Soekarno, di mana pemerintah pada masa itu tidak kelabakan menghadapi masalah ketenagakerjaan. Dan kompetensi lulusan tersebut hendaknya ditingkatkan, sehingga tamatan SMP sudah mampu membuat karya dibidangnya masing-masing.
4. Jaminan Sosial. Harus diakui, banyaknya pelamar kerja di instansi pemerintahan setiap tahunnya adalah karena jaminan hidup, seperti jaminan kesehatan dan jaminan hari tua. Bila kita mau meniru negara-negara Skandinavia dalam hal jaminan sosial, tentu saja tenaga kreatif kita tidak akan takut dalam memulai usaha. Padahal dalam berusaha tidaklah mudah, terkadang harus menghadapi kerugian sebelum usaha itu berhasil. Dengan adanya jaminan sosial, ketakutan itu akan teratasi.
5. Dukungan Pemerintah dan Pengusaha Besar. M. Ridwan Kamil pada Tempo Edisi Khusus 17 Agustus 2008 mengakui hambatan terbesar dalam mengembangkan ekonomi kreatif adalah kurangnya dukungan pemerintah dan perbankan akibat kekurangpahaman mereka akan ekonomi kreatif. Bila dilihat lebih lanjut, seorang wirausahawan sangat membutuhkan modal dalam usahanya, dan yang lebih penting juga adalah iklim ekonomi harus kondusif. Bila tidak orang akan malas membuat terobosan ataupun ide kreatif lantaran terganjal pada dana dan situasi ekonomi. Maka pemerintah sudah seharusnya merangsang kewirausahaan ini dengan berbagai stimulus, dan perusahan besar juga ikut membantu, agar tercipta kondisi ekonomi yang kondusif dan stabil. Pada hakikatnya, perusahaan besar sangat membutuhkan adanya UKM dan usaha mikro lainnya, karena perusahaan besar tidak mungkin melakukan penjualan langsung kepada konsumen. Sesuai dengan sistem ekonomi Islam, dalam perdagangan tidak boleh ada yang dirugikan.
Semoga gagasan ini bukan hanya sekedar wacana, tapi dapat menjadi realita. Amin Ya Robbal ‘alamin. WalLahu a’lam.
